Tarakan (19/3) — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan satu-satunya ormasi Islam di Kaltara yang menyiapkan Tim Rukyatul Hilal secara rutin bersama Kemenag Kaltara ikut serta mengsukseskan pengamatan hilal untuk menentutkan awal bulan Hijriah.

Ketidakpastian awal Syawal kembali mengemuka di Tarakan setelah upaya pemantauan hilal tidak membuahkan hasil, dipengaruhi faktor cuaca berawan dan posisi geografis yang menyulitkan visibilitas bulan.

Menurut Ketua Tim Rukyatul Hilal LDII Kaltara, Muhammad Sulam Khilmi“hilal di Tarakan tidak terlihat, salah satunya karena faktor awan yang menutupi ufuk saat pengamatan,” ujarnya. Kamis (19/3).

Khilmi menambahkan, secara astronomi posisi hilal di Tarakan juga masih berada di bawah kriteria imkan rukyat yang ditetapkan pemerintah bersama negara-negara anggota MABIMS.

“Ketinggian hilal di Tarakan sekitar 2 derajat dengan elongasi 5,1 derajat, masih di bawah standar 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Artinya secara kemungkinan pun memang sulit terlihat,” tambahnya.

Meski demikian, keputusan penetapan Idulfitri tetap akan ditentukan berdasarkan sidang isbat di Jakarta.

Sementara itu Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, seluruh tim pemantau tidak berhasil melihat hilal saat rukyatul hilal dilaksanakan.

Selain tertutup awan, posisi Tarakan yang berhadapan dengan daratan besar Kalimantan juga menjadi kendala tersendiri.

“Memang tidak bisa melihat hilal. Selain berawan, posisi Tarakan ini juga terhalang daratan Kalimantan, jadi tingkat kesulitannya cukup tinggi,” katanya.

Ia menegaskan, hasil pemantauan dari Tarakan akan tetap dilaporkan sebagai bagian dari bahan pertimbangan sidang isbat yang digelar pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan akhir tetap menunggu hasil kompilasi laporan dari seluruh Indonesia.

“Nanti kita tunggu saja keputusan pusat. Bisa saja di daerah lain seperti Aceh ada yang melihat, nanti itu yang jadi dasar penetapan,” katanya.

Khairul juga menyinggung potensi perbedaan penetapan Idulfitri, mengingat adanya perbedaan metode antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah. Namun, ia menilai perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar.

“Kalau berbeda juga tidak masalah, karena metode yang digunakan memang berbeda. Muhammadiyah menggunakan hisab, sementara pemerintah menggunakan rukyat,” tutupnya. (*)