Jakarta, 20/09 – Di berbagai belahan dunia, ketegangan dalam negara atau antarnegara salah satunya dipicu atas nama agama atau pemaksaan kehendak. Hal ini mendapat respon dari 40 negara, dengan mengadakan Meeting on Education, Resilience, Respect, and Inclusion (MERRI) Virtual Conference Agenda, pada 15-17 September 2020.

Duta Besar United States for International Religious Freedom, Sam Brownback, mengadakan acara MERRI tersebut dari Washington, DC. Dalam pertemuan virtual itu, hadir tokoh-tokoh lintas agama dari 40 negara. Indonesia diwakili Ketua Gusdurian Network Hj. Alisa Qotrunnada Wahid yang merupakan putri Presiden Republik Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Sekretaris DPP LDII Rioberto Sidauruk.

Tujuan dari pertemuan internasional tersebut untuk memajukan pendekatan berbasis pendidikan, untuk dipromosikan dalam rangka menghormati agama, etnis dan bentuk keragaman lainnya. Pertemuan itu juga untuk melawan gagasan dan narasi yang mencoba untuk membenarkan diskriminasi, dan kekerasan berbasis kebencian — termasuk terorisme.

Acara pembukaan dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Dalam sambutannya, Blair mengatakan kebebasan beragama mengalami perubahan besar selama pandemi Covid-19. Selama wabah virus corona kebebasan beragama terganggu, bahkan kaum minoritas kerap dituding sebagai pemicu krisis.

“Kita sedang mengalami masalah ekonomi yang sepanjang sejarah selalu kaum minoritas beragama disalahkan karenanya. Oleh karenanya pertemuan membahas tentang pendidikan, ketahanan, penghormatan dan inklusi adalah prinsip penting saat kita menghadapi pandemi dan konsekuensinya di dunia” ujar Tony Blair, Executive Chairman of the Tony Blair Institute for Global Change.

Sementara itu dalam diskusi hadir tokoh-tokoh dari perguruan tinggi internasional di Amerika dan aktivis kebebasan beragama dari Rusia, Perancis, Maroko, Afrika, Brazil, Selandia Baru dan negara-negara Asia Selatan. Dalam kesempatan diskusi, LDII menyampaikan gagasan terhadap cara pandang toleransi beragama, yang mungkin dapat dicontoh oleh negara-negara lain.

“Indonesia memiliki keragaman budaya, etnik, dan agama yang memandang perbedaan dalam satu pandang. Kesamaan sudut pandang itu menciptakan toleransi antarkomunitas beragama, saling bekerja sama dan menghargai. Cara pandang yang sama itu disebut Pancasia,” ujar Rio Sidauruk.

Menurutnya, percaya terhadap satu Tuhan, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan lima sila yang diyakini bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa sekaligus menjadi pemersatu.

Pada acara penutupan, Sam Brownback, Duta Besar United States for International Religious Freedom menyampaikan Declaration on Education to Promote Resilience, Respect, and Inclusion yang antara lain mengakui kewajiban Internasional untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah AS untuk melawan diskriminasi dan kekerasan, termasuk diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan. Pemerintahnya bertekad mempromosikan inklusi, resolusi konflik tanpa kekerasan, dan rasa hormat terhadap orang lain melalui pendidikan.

Menurutnya generasi muda harus diberi pendidikan mengenai toleransi, untuk memperkuat masyarakat melawan dan mencegah kekerasan ekstremisme dan tindakan kekerasan atas dasar jenis kelamin, ras, atau agama dan perbedaan budaya.    (r10/lines/d86)